DEFINISI

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menetapkan Indikator Program (Outcome) yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih; dan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
Filter

No Uraian Data Satuan Realisasi Aksi
2023 2024 2025 2026
No Urusan Program Indikator Satuan Realisasi Aksi
2023 2024 2025 2026
1 2.15 - URUSAN PERHUBUNGAN 02.15.02 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Rasio Perlengkapan Jalan % 46
2 2.15 - URUSAN PERHUBUNGAN 02.15.02 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Rasio Ijin Trayek % 45,35
3 2.15 - URUSAN PERHUBUNGAN 02.15.02 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) % Kepemilikan KIR Angkutan Umum % 59,89
4 2.15 - URUSAN PERHUBUNGAN 02.15.03 - Program Pengelolaan Pelayaran Rasio ketersediaan rambu Angkutan Sungai dan Penyeberangan % 36
5 2.15 - URUSAN PERHUBUNGAN 02.15.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100
6 2.15 - URUSAN PERHUBUNGAN 02.15.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100
7 2.15 - URUSAN PERHUBUNGAN 02.15.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100
8 2.15 - URUSAN PERHUBUNGAN 02.15.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100
9 2.15 - URUSAN PERHUBUNGAN 02.15.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100
10 2.15 - URUSAN PERHUBUNGAN 02.15.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100
11 2.15 - URUSAN PERHUBUNGAN 02.15.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100
No Uraian Data Satuan Realisasi Aksi
2023 2024 2025 2026
No Uraian Data Satuan Realisasi Aksi
2023 2024 2025 2026
No Indikator SPM Pelayanan Data Satuan Realisasi Aksi
2023 2024 2025 2026